Syafruddin Adi
Mataram NTB - Puluhan Massa Yang tergabung Dalam Solidaritas Pemuda Bali-Lombok menggelar aksi Damai menolak hak angket, dengan memasang sejumlah spanduk bertuliskan menolak hak angket tersebut.
Aksi Solidaritas Pemuda Bali-Lombok yang terdiri dari 34 masa aksi ini, di pusatkan di Lingkungan Batudawa, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Mataram, Minggu (24/3), usai Aliansi Peduli Pemilu Damai (APPD) NTB menggelar aksi yang sama.
Koordinator aksi I Made Gunarsa mengatakan, pelaksanaan pemilu sudah berjalan sesuai tahapan dan terselenggara dengan sukses, aman dan damai.
Menurutnyai, isu adanya hak angket di DPR RI, berpotensi melahirkan perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Bali-Lombok, menolak dilakukannya hak angket.
“Tahapan pemilu sudah selesai dan berjalan sukses aman dan damai, oleh karenanya kami dari asosiasi Pemuda Bali-Lombok menolak adanya hak angket di tubuh DPR RI, ” tegasnya.
Sebagai bentuk penolakan tersebut, pihaknya yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Bali-Lombok, juga telah melakukan pemasangan spanduk yang bertuliskan solidaritas Pemuda Bali-Lombok Peduli Pemilu Damai dan menolak hak angket.
“Bersama Pemuda Bali-Lombok, kami telah membentangkan spanduk di jalanan bertuliskan “Menolak Hak Angket Sukseskan Pemilu Damai 2024, pelaksanaan pemilihan presiden 2024 telah berjalan aman dan damai, ”, ” ungkapnya.
Senada ditegaskan I Wayan Parianta. Aksi damai dan menolak hak angket ini, di ikuti 34 orang. Ia mengklaim, hak angket yang akan dilakukan DPR RI itu masih sebatas isu dan isu tersebut melahirkan perpecahan dan kerisauan, serta kekhawatiran di tengah masyarakat. Karenanya, pihaknya atas nama Solidaritas Pemuda Bali-Lombok menggelar aksi pemilu damai dan menolak hak angket.
“Mohon ini jadi atensi, sebatas isu saja ketentraman kami sudah terganggu, jadi mohon hak angket tersebut dibatalkan, sebab proses pemilu sudah selesai, ” pintanya.
Aksi damai ini dilakukan, karena pihaknya tidak menginginkan gara-gara politik yang melahirkan hak angket, dapat memecah belah bangsa dan negara. Haasil pemilu tidak perlu di debatkan lagi. Dalam aksi ini, pihaknya meminta agar pakar politik di parlemen, untuk menghormati keputusan KPU, guna mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai.
“Kami sengaja membuat spanduk dengan melakukan deklarasi menolak hak angket, karena dapat memecah belah Bangsa dan Negara, ” ujarnya.
Di sisi lain, pihaknya mendorong para tokoh politik koalisi Pemerintahan di NTB melaksanakan kontra Opini terhadap Para Oposisi dengan terus menyuarakan narasi positif.
Pertama, hasil pemilu tidak perlu diperdebatkan, Dua , Hak angket untuk menanggapi kecurangan Pemilu tidak tepat, Kecurangan masalah Pemilu harusnya diselesaikan melalui Ranah Hukum, Bukan Ranah Politik.
Hak angket hanya menghasilkan perpecahan bangsa dan Negara. Empat Apresiasi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu dan menebar spanduk dengan diksi dan Hastag #Tolakhakangket# di titik-titik lokasi strategis.
”Tindak lanjut dari kegiatan aksi ini, kami akan membuat Flyer/Meme untuk menyuarakan kelompok anti Hak Angket, ”tandasnya.(Adb)
Tony Rosyid 
Updates. 
